PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan pentingnya akurasi data dan perencanaan matang dalam penyusunan kebutuhan pascabencana agar kebijakan pemulihan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi saat melakukan kunjungan ke SMA Negeri 9 Padang, Selasa (6/1/2026), sekaligus menyerahkan bantuan seragam batik secara simbolis kepada pihak sekolah.
Muhidi menekankan bahwa Data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) menjadi fondasi utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yang menentukan arah kebijakan serta besaran anggaran yang dibutuhkan di tingkat kabupaten dan kota.
“Tanpa data yang akurat, kebijakan pemulihan tidak akan tepat sasaran, baik dari sisi program maupun pembiayaan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidi juga meminta pihak sekolah untuk segera mendata dan melaporkan kerusakan sarana dan prasarana akibat banjir bandang yang terjadi pada 27 November 2025, sebagai bagian dari bahan pertimbangan kebijakan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa pada 8–9 Januari 2026, wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat akan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, yang menjadi fase krusial dalam perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Menurut Muhidi, perencanaan berbasis data yang matang akan memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas fiskal daerah.***
