PADANG — Tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah menjadi momentum refleksi bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa otonomi daerah harus menghadirkan kesejahteraan nyata, bukan sekadar pembagian kewenangan.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai mengikuti upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 di Padang, Senin (27/4).
Menurut Muhidi, esensi otonomi daerah terletak pada kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi lokal.
“Daerah diberikan kewenangan bukan untuk dikelola secara administratif semata, tetapi untuk memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar meningkat,” ujarnya.
Ia menilai, penguatan sektor UMKM menjadi langkah strategis dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif. Pemerintah daerah, kata dia, harus mampu mendorong kewirausahaan serta membuka akses investasi agar tercipta lapangan kerja baru.
Di sisi lain, sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi perhatian utama. Pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, serta pendidikan yang berkualitas dan inklusif, dinilai sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Muhidi juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran harus kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat yang jelas,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD Sumbar akan terus mengawal kebijakan daerah agar tetap berpihak kepada rakyat dan selaras dengan arah pembangunan nasional.
Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini, yang mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, juga menjadi pengingat pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Dengan semangat tersebut, otonomi daerah diharapkan tidak hanya menjadi konsep administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Barat.***
