DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga eksistensi dan daya saing Bali di tengah dinamika global, terutama dalam pemenuhan kebutuhan primer masyarakat seperti pangan dan sandang. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Forum Pengembangan Ekonomi Daerah di Hyatt Regency Sanur, Senin (20/10).
Dalam forum bertema “Perekonomian Bali Dibangun dari Bawah”, Gubernur Koster mengungkapkan bahwa hingga saat ini Bali masih mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan dari sumber daya lokal, mulai dari beras, umbi-umbian, bawang merah, cabai, sayur-mayur, cokelat hingga kopi.
“Hanya bawang putih yang masih didominasi produk impor karena harga jual bawang putih lokal relatif lebih mahal, meskipun dari sisi rasa sebenarnya lebih kuat,” ujar Koster.
Ia menyayangkan hal tersebut membuat petani lokal enggan menanam bawang putih di tanahnya sendiri. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak membenahi daya saing kualitas bahan pangan agar Bali mampu mandiri secara berkelanjutan.
Gubernur Koster juga menyoroti pentingnya pemanfaatan produk sandang lokal, khususnya kain tenun tradisional seperti endek dan songket. Menurutnya, apabila kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang bisa dipenuhi dan digunakan oleh masyarakat Bali sendiri, maka perputaran ekonomi lokal akan semakin kuat dan stabil.
“Hal ini tentu akan memberikan dampak positif dan masif bagi perkembangan ekonomi kreatif di Bali,” tambahnya.
Namun demikian, Koster mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi, di antaranya alih fungsi lahan sawah, keterbatasan infrastruktur dan transportasi publik, serta masih sering terjadinya tindakan penodaan tempat suci.
Meski begitu, Gubernur Koster tetap optimis bahwa pembangunan Bali dapat terus berlanjut melalui visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Era Baru 100 Tahun Kedepan”. Visi ini menekankan pada pentingnya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara sekala maupun niskala.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan dalam satu kesatuan wilayah dengan prinsip 1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola demi menjaga keseimbangan dan kelestarian gumi Bali.
Sementara itu, Deputi Komisioner Hubungan Internasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) OJK, Bambang Mukti Riyadi, yang turut hadir dalam forum tersebut menyampaikan bahwa OJK berkomitmen mendorong sektor industri keuangan agar lebih berperan dalam menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat, terutama di sektor perkebunan, peternakan, dan pertanian.
“Kami akan terus bersinergi, berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam Forum Pengembangan Ekonomi Daerah, untuk mewujudkan ekonomi kreatif sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, diharapkan Bali mampu menghadapi tantangan ke depan dan tetap menjadi daerah yang eksis, berdaya saing, serta berkarakter kuat dengan sumber dayanya sendiri. (*)
