JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai prinsip clean and good governance.
Hal tersebut disampaikan usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Muhidi hadir bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.
Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.
“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kami berkomitmen memperkuat penerapan clean and good governance di daerah,” ujarnya.
Muhidi menambahkan, pemeriksaan LKPD oleh BPK RI harus menjadi momentum perbaikan tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam penggunaan anggaran agar lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2025–2030, sekaligus menjadi masa transisi evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.
DPRD turut mencermati sejumlah tantangan pembangunan sepanjang 2025, terutama dampak bencana hidrometeorologi yang melanda 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, dan 793 nagari/desa/kelurahan di Sumatera Barat.
Di sisi lain, tekanan fiskal daerah juga meningkat akibat kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta pengurangan transfer ke daerah pada APBD 2026.
Meski demikian, DPRD mencatat adanya perbaikan pada sejumlah indikator makro. Tingkat kemiskinan turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025, sementara tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen.
Namun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat melambat dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 3,37 persen pada 2025, yang dipengaruhi dampak kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial pascabencana.
Kegiatan entry meeting tersebut dipimpin Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, dan dihadiri sejumlah pejabat pusat serta daerah, termasuk pimpinan DPR RI, kepala daerah, dan pimpinan DPRD dari berbagai provinsi.
Melalui kegiatan ini, seluruh entitas pemeriksaan diharapkan dapat bersikap kooperatif dalam mendukung kelancaran audit, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.
Muhidi juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas perannya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta kepada pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.
Menurutnya, pemeriksaan BPK RI merupakan instrumen penting untuk memastikan APBD dikelola secara efektif, efisien, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya. **
