JEMBRANA— Pemerintah Kabupaten Jembrana bersama Bank Indonesia Provinsi Bali memperkuat langkah sinergi dalam pengendalian inflasi dan akselerasi digitalisasi keuangan daerah melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Jembrana.
Kegiatan berlangsung di Kantor Bupati Jembrana, Senin (3/11/2025), dipimpin oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T., dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Butet Linda H. Panjaitan, Advisor Bank Indonesia, Indra Gunawan Sutarto, Sekda Jembrana, Drs. I Made Budiasa, M.Si., serta perwakilan Forkopimda, BPD Bali, dan perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jembrana menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas dukungan dan pendampingan yang konsisten dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong inovasi tata kelola keuangan daerah.
“Sinergi antara TPID dan TP2DD menjadi pilar penting dalam memperkuat pondasi pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia memaparkan kondisi inflasi Bali terkini serta langkah pengendalian harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Galungan dan Kuningan, melalui strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif).
Kabupaten Jembrana disebut memiliki peran strategis sebagai lumbung pangan di wilayah barat Bali, dengan luas panen padi mencapai 14.700 hektare dan produksi gabah sekitar 80.000 ton sepanjang tahun 2024. Selain itu, keberadaan Rice Milling Unit (RMU) dan peran Perumda Tribhuwana sebagai offtaker komoditas pangan memperkuat posisi Jembrana sebagai hub logistik pangan Jawa–Bali.
Wakil Bupati juga menegaskan bahwa tantangan alih fungsi lahan pertanian harus diimbangi dengan penggunaan teknologi pertanian modern. Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, kegiatan HLM turut diisi dengan penyerahan sarana dan prasarana pertanian padi kepada lima kelompok tani, yakni Subak Sari Merta, Subak Sawe Rangsasa, Subak Pulukan, Subak Pangkung Jelepung I, dan Subak Penyaringan.
Bank Indonesia Bali turut menekankan pentingnya penguatan program digitalisasi daerah (P2DD) sesuai kebijakan nasional, meliputi peningkatan transaksi digital untuk penerimaan dan belanja pemerintah.
Bersama Pemkab Jembrana, BI Bali mendorong penyusunan Roadmap TP2DD 2026–2030 yang fokus pada peningkatan literasi pembayaran digital, pengembangan area digital di lokasi potensial, penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta sistem monitoring dan pelaporan digital yang lebih efisien.
“Kami berkomitmen mendukung Jembrana menjadi daerah dengan tata kelola keuangan digital yang modern, transparan, dan inklusif, sekaligus menjaga stabilitas harga agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja.
Dengan kolaborasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Jembrana, diharapkan sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi dapat memperkuat stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan efisiensi keuangan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jembrana yang inklusif dan berkelanjutan.***
