GIANYAR – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali merambah Kabupaten Gianyar dalam agenda inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek pembangunan JW Marriott Hotel, Restoran, dan SPA di Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kamis (27/11/2025). Sidak dilakukan bersama Satpol PP Bali serta sejumlah OPD terkait.
Tim dipimpin Ketua Pansus I Made Supartha, bersama anggota pansus Dr. Sonvir, Oka Antara, Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budi Utama, serta anggota I Wayan Tagel Winarta, Ketut Rochineng, Gede Harja Astawa, dan Agung Suyoga. Mereka menemukan sejumlah pelanggaran pada proyek pembangunan hotel yang berdiri di area lereng seluas 3 hektare tersebut.
Salah satu temuan paling krusial adalah tertutupnya saluran irigasi yang justru masuk ke dalam bangunan hotel. Selain itu, meski pihak pengelola telah mengantongi IMB, izin tersebut masih tercatat atas nama pemilik lama, Sheraton, dan belum diperbarui sesuai pengelolaan saat ini.
“Kami menemukan beberapa perizinan yang belum lengkap. Karena itu, tim memutuskan penghentian sementara seluruh kegiatan konstruksi dan meminta pihak hotel hadir untuk memberikan klarifikasi,” tegas Supartha.
Ia menambahkan, klaim pihak humas hotel yang menyebut telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kategori risiko rendah tidak sesuai dengan kondisi lapangan. “Ini jelas kategori risiko tinggi. Saat dipanggil nanti, minimal perizinan yang diminta sudah bisa ditunjukkan,” ujarnya.
Pihak Humas JW Marriott, I Gusti Bagus Prayuta menyatakan akan menyampaikan temuan Pansus TRAP kepada manajemen. “Apa yang menjadi keputusan pansus akan kami laksanakan,” katanya singkat.
Kasatpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi memastikan pihaknya segera melakukan pemanggilan kepada manajemen hotel untuk pendalaman dan klarifikasi atas izin yang dimiliki. “Satpol PP Gianyar akan melakukan pengawasan pasca-sidak untuk memastikan tidak ada aktivitas sampai seluruh perizinan terpenuhi,” ujarnya.
Senada, Kasatpol PP Gianyar Putu Yudanegara menegaskan pihaknya siap melakukan pengecekan harian ke lokasi proyek. “Anggota kami di setiap kecamatan akan turun langsung memastikan tidak ada kegiatan apa pun selama penghentian sementara ini,” tegas Yudanegara, yang baru dilantik kurang dari sebulan. **
