BADUNG – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meninjau kesiapan Layanan Pos Universal (LPU) di Kantor Pos Cabang Pembantu Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, pada Minggu (2/11/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan 2.400 kantor pos LPU di seluruh Indonesia dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) hingga ke wilayah terpencil.
Program BLT Kesra ini sebelumnya diluncurkan pada 17 Oktober 2025 di Kantor Pos Cikini, Jakarta, dengan sasaran 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sekitar 140 juta jiwa di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, PT Pos Indonesia menyalurkan bantuan kepada 17,2 juta penerima, sementara 18,3 juta lainnya disalurkan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara).
“Tahap pertama dari pemerintah pada 17 Oktober sudah mulai dilaksanakan sejak 27 Oktober lalu. Lebih dari 600 ribu penerima manfaat sudah menerima bantuannya. Sisanya akan segera disalurkan dalam tahap berikutnya,” ujar Meutya Hafid saat meninjau Kantor Pos Blahkiuh.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh penyaluran bantuan sosial rampung pada 20 November 2025. Untuk itu, Menkomdigi memastikan kesiapan konektivitas di lapangan, sumber daya manusia, dan infrastruktur, termasuk dukungan digitalisasi layanan PT Pos Indonesia.
Meutya menjelaskan, sistem undangan penyaluran bantuan yang diterapkan sejak Oktober telah meminimalkan antrean panjang di kantor pos. Namun, ia menilai pengembangan sistem digital masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat distribusi bantuan.
“Mungkin masih ada keterlambatan di satu atau dua titik. Kita akan percepat dengan digitalisasi tanpa mengurangi empati terhadap penerima manfaat. Digitalisasi bukan berarti menghilangkan sentuhan kemanusiaan, tapi justru memperkuat kedekatan pelayanan,” jelas Meutya.
Menkomdigi juga menegaskan, jika penerima manfaat tidak dapat hadir langsung ke lokasi penyaluran, PT Pos Indonesia akan mengantarkan bantuan tersebut ke alamat penerima.
Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menjelaskan bahwa dari 35 juta KPM, terdapat 16 juta keluarga penerima reguler, sementara sisanya baru pertama kali menerima bantuan pada program kali ini. Karena itu, proses validasi data penerima masih terus dilakukan untuk memastikan keakuratan sebelum penyaluran.
“Kami pastikan data penerima masih aktif. Saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial. Begitu data diterima, langsung kami aktifkan. Sementara kapasitas SDM dan infrastruktur sudah siap,” ujar Haris.
Program BLT Kesra diharapkan dapat menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui sistem penyaluran bantuan yang semakin inklusif, cepat, dan berbasis digital.***sandra Gisela
