DENPASAR – Tiga daerah di Bali mengalami inflasi bulanan pada Oktober 2025. Kabupaten Tabanan mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,34% (mtm) atau 2,26% (yoy), disusul Kabupaten Badung dengan 0,31% (mtm) atau 1,65% (yoy), dan Kabupaten Buleleng (Singaraja) sebesar 0,28% (mtm) atau 2,47% (yoy).
Sementara itu, Kota Denpasar justru mengalami deflasi sebesar -0,02% (mtm), meski secara tahunan inflasi di ibu kota provinsi ini masih mencapai 3,29% (yoy).
Kenaikan harga pada Oktober 2025 terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring terbatasnya pasokan akibat kondisi musim kemarau basah. Beberapa komoditas yang memberi andil terbesar terhadap inflasi antara lain cabai merah, sawi hijau, daging ayam ras, emas perhiasan, dan jeruk.
Sementara itu, inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga beras, tomat, canang sari, bahan bakar rumah tangga, dan jagung manis.
Demikian pula Inflasi Provinsi Bali pada Oktober 2025 tercatat tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5% ±1%, mencerminkan stabilitas harga yang terjaga di tengah dinamika pasokan pangan dan perubahan musim.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, inflasi gabungan kabupaten/kota di Bali secara bulanan (month-to-month/mtm) tercatat 0,16%, setelah pada September 2025 mengalami deflasi tipis sebesar -0,01% (mtm). Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Bali meningkat menjadi 2,61%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,86% (yoy).
Bank Indonesia Provinsi Bali menyoroti sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat, antara lain peningkatan permintaan barang dan jasa menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Galungan–Kuningan, yang bertepatan dengan musim puncak kunjungan wisatawan mancanegara.
Selain itu, kenaikan harga emas dunia, serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada November 2025, juga diperkirakan dapat memberikan tekanan tambahan terhadap inflasi.
Faktor ketidakpastian cuaca akibat peralihan musim penghujan turut menjadi perhatian, karena berpotensi meningkatkan risiko serangan hama dan organisme pengganggu tanaman yang dapat memengaruhi produksi pangan dan hortikultura di Bali.
Menanggapi kondisi tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi pengendalian inflasi melalui penerapan strategi 4K — Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Selain itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan memperluas pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program ini berfokus pada penguatan regulasi, stabilitas pasokan, serta efisiensi distribusi pangan, guna menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali.
Upaya ini juga didukung oleh berbagai langkah konkret seperti:
-
Operasi pasar dan percepatan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
-
Kerja sama antar daerah, baik antarwilayah di Bali maupun dengan luar daerah.
-
Efisiensi rantai pasok pangan, melalui sinergi dengan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi.
Kolaborasi pengendalian inflasi juga mencakup kemitraan dari hulu hingga hilir, mulai dari petani, penggilingan, hingga sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe), yang diperkuat dengan regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan inflasi di Bali tetap terkendali dan stabil hingga akhir tahun.
“Dengan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, kami optimis inflasi Bali 2025 akan tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5% ±1%,” ujar Erwin.
Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan.***
