DENPASAR – High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk, yang hadir memberikan arahan strategis terkait pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, pimpinan Bulog dan BPS, para pimpinan daerah kabupaten/kota, serta anggota TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.
Dalam arahannya, Wamendagri menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja nyata Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pencapaian target nasional, termasuk visi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8% (yoy). Bali dinilai berprestasi dengan pertumbuhan ekonomi 5,88% (yoy) pada Triwulan III 2025—peringkat keempat tertinggi nasional—serta inflasi yang tetap terjaga di 2,61% (yoy). Selain itu, tingkat kemiskinan di Bali turun signifikan menjadi 3,72% (Maret 2025), menjadikannya provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
Gubernur Bali menegaskan bahwa HLM merupakan forum strategis untuk merumuskan langkah pengendalian inflasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara TPID provinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi, mengamankan pasokan, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, Bank Indonesia Provinsi Bali memaparkan tiga fokus utama dalam pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan akhir tahun, yaitu:
-
Memperkuat pasokan komoditas pangan berkontribusi besar terhadap inflasi, terutama beras, daging ayam, dan telur.
-
Mengantisipasi tren kenaikan harga komoditas musiman dalam lima tahun terakhir, di antaranya Canang Sari, cabai merah, cabai rawit, pisang, jeruk, dan daging babi.
-
Melakukan monitoring ketat terhadap kecukupan stok pangan sebagai mitigasi risiko inflasi akibat dinamika cuaca dan peningkatan permintaan.
“BI bersama TPID Provinsi Bali akan terus bersinergi dan berinovasi untuk mengawal stabilitas harga. Kami ingin Bali menjadi contoh nasional dalam memastikan terpenuhinya bahan pangan strategis, tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk mendukung sektor pariwisata yang saat ini sedang meningkat,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja.
Dalam forum yang sama, BPS Provinsi Bali memaparkan perkembangan inflasi daerah, termasuk pola musiman dan komoditas penyumbang inflasi. Bulog turut menyampaikan capaian program stabilisasi pasokan dan harga melalui penyaluran SPHP beras dan jagung, serta perkembangan penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah di seluruh kabupaten/kota.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan serta peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, Bank Indonesia juga menyalurkan bantuan sarana dan prasarana produksi ke seluruh kabupaten/kota di Bali. Pada kesempatan ini, bantuan diserahkan secara simbolis kepada empat perwakilan penerima, yaitu Koperasi Pemasaran Petani Muda Keren (Buleleng), Subak Tegal Wani (Jembrana), BUPDA Sari Segara (Klungkung), dan Subak Penasan (Klungkung). Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendukung stabilitas harga jangka panjang.
Dengan sinergi yang semakin solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, BPS, dan seluruh anggota TPID, Provinsi Bali optimistis mampu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil menjelang akhir tahun, sekaligus memperkuat ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat Bali.***
