PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar Tahun 2026 tetap aman dan tidak akan dikurangi, meskipun terdapat rencana pergeseran anggaran untuk penanganan dan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi.
Muhidi menyatakan, sektor pendidikan merupakan elemen strategis dalam mencetak generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing. Oleh karena itu, DPRD Sumbar berkomitmen menjaga keberlanjutan anggaran pendidikan agar tidak terdampak oleh kebutuhan sektor lain.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang daerah. Kami memastikan anggaran pendidikan tidak akan dikotak-katik, meskipun ada kebutuhan anggaran untuk pemulihan bencana,” ujar Muhidi saat diwawancarai, baru-baru ini.
Menurutnya, penanganan bencana memang membutuhkan dukungan anggaran yang besar serta respons cepat. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan yang menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Barat.
Ia menambahkan, DPRD Sumbar akan mengawal secara ketat pembahasan APBD 2026 agar setiap kebijakan pergeseran anggaran dilakukan secara selektif dan tetap berpihak pada program-program prioritas.
“Generasi muda adalah aset daerah. Menjaga keberlangsungan pendidikan berarti menjaga masa depan Sumatera Barat,” tegasnya.
