DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menggelar kegiatan Kick Off dan Training of Trainers (ToT) implementasi Modul Ajar Literasi Keuangan tingkat SMA/MA untuk meningkatkan pemahaman keuangan di kalangan pelajar.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid, tatap muka dan daring, pada Selasa (24/2) diikuti oleh kepala sekolah serta perwakilan guru ekonomi SMA dan MA dari seluruh Bali.
Program ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran Modul Ajar Literasi Keuangan SMA/MA di Bali yang sebelumnya dilakukan pada 7 Oktober 2025 melalui kerja sama antara OJK, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Kementerian Agama Republik Indonesia wilayah Bali, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA, serta Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi.
Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali, Irhamsah, mengatakan pemahaman literasi keuangan merupakan keterampilan hidup yang sangat penting bagi generasi muda.
Menurutnya, peningkatan literasi keuangan bagi pelajar menjadi hal yang mendesak mengingat jumlah pelajar di Bali mencapai sekitar 902.437 orang, atau sekitar 20,23 persen dari total penduduk Bali.
“Pemahaman keuangan merupakan essential life skill yang penting untuk mencegah berbagai potensi masalah seperti investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga kejahatan keuangan digital,” ujar Irhamsah dalam sambutannya.
Modul ajar ini disusun untuk menstandarkan materi pembelajaran literasi keuangan bagi siswa SMA/MA di seluruh Provinsi Bali. Materi tersebut mencakup konsep dasar pengelolaan keuangan hingga pemahaman produk dan layanan jasa keuangan.
Rencananya, modul ini akan diajarkan kepada siswa kelas X pada semester kedua setiap tahun ajaran dengan total durasi pembelajaran sebanyak 16 jam pelajaran.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif OJK dalam meningkatkan literasi keuangan bagi pelajar.
Menurutnya, pembekalan literasi keuangan tidak hanya penting dari sisi pengetahuan, tetapi juga harus didukung dengan ekosistem yang memungkinkan pelajar mempraktikkan pengelolaan keuangan secara bijak.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami menyampaikan apresiasi atas inisiatif strategis ini. Literasi keuangan di kalangan pelajar harus berkembang dari sekadar pengetahuan menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Upaya peningkatan literasi keuangan ini juga sejalan dengan target pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,35 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2029.
Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, sektor keuangan menjadi salah satu indikator utama pembangunan dengan target inklusi keuangan mencapai 98 persen pada 2045.
Sementara itu, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan OJK bersama Badan Pusat Statistik pada 2025, tingkat literasi keuangan nasional tercatat sebesar 66,46 persen, masih lebih rendah dibandingkan tingkat inklusi keuangan yang mencapai 80,51 persen.
Pada kelompok usia pelajar 15–17 tahun, tingkat literasi keuangan tercatat 51,68 persen, sementara tingkat inklusi keuangan mencapai 74 persen.
OJK berharap melalui program pelatihan guru ini, para pendidik dapat menjadi duta literasi keuangan di sekolah sehingga mampu meningkatkan pemahaman keuangan siswa sejak dini.
Dengan demikian, generasi muda diharapkan dapat tumbuh menjadi masyarakat yang cerdas secara finansial, mandiri, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.***
