DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar bersama Bank Indonesia Provinsi Bali memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yakni Hari Raya Nyepi serta Ramadan dan Idul Fitri.
Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar yang digelar pada 10 Maret 2026 di Kantor Wali Kota Denpasar.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan, Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Kepala BPS Kota Denpasar I Made Juli Ardana, Manajer Supply Chain Perum Bulog Denpasar Eko Yudi Miranto, serta perangkat daerah anggota TPID Kota Denpasar.
Dalam arahannya, Wali Kota Denpasar menyampaikan apresiasi kepada TPID Kota Denpasar dan Bank Indonesia Provinsi Bali atas sinergi, dukungan, serta pendampingan dalam pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi di Kota Denpasar. Menurutnya, upaya pengendalian inflasi selama ini telah dilakukan secara konsisten melalui koordinasi lintas instansi serta implementasi berbagai program strategis daerah.
Wali Kota juga mengingatkan seluruh pihak untuk tetap mencermati dinamika global, khususnya perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut dapat berdampak pada biaya transportasi, besaran subsidi pemerintah, serta mendorong kenaikan harga berbagai komoditas lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia Provinsi Bali menyampaikan apresiasi atas komitmen kepala daerah dalam memperkuat pengendalian inflasi melalui TPID Kota Denpasar, khususnya menjelang periode HBKN.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga memaparkan perkembangan inflasi di Provinsi Bali dan Kota Denpasar serta berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk dinamika global seperti konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Lebih lanjut disampaikan pula outlook inflasi serta strategi pengendalian inflasi yang perlu ditempuh, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek menjelang Nyepi dan Idul Fitri, strategi yang dilakukan antara lain pelaksanaan operasi pasar murah, akselerasi kerja sama antar dan intra daerah, serta optimalisasi komunikasi publik. Sementara itu, dalam jangka panjang dilakukan penguatan ketahanan pasokan dan koordinasi kebijakan.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sehingga inflasi di Kota Denpasar dan Provinsi Bali tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen pada tahun 2026. Bank Indonesia juga menyampaikan berbagai dukungan serta fasilitasi untuk pengembangan ekonomi di Kota Denpasar.
Senada dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar memaparkan perkembangan inflasi terkini beserta komoditas yang menjadi penyumbang inflasi maupun deflasi. BPS juga menyoroti kondisi ketersediaan bahan makanan yang belum sepenuhnya stabil akibat cuaca ekstrem, serta perlunya antisipasi peningkatan permintaan menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.
Selain itu, BPS turut menyampaikan agenda pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diharapkan dapat memperkuat basis data statistik ekonomi sebagai landasan dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Perum Bulog menyampaikan informasi terkait ketersediaan cadangan pangan pemerintah di Bali, proses serta realisasi pengadaan pangan, serta capaian penyaluran bantuan pangan sepanjang tahun 2025. Bulog memastikan bahwa stok beras dalam kondisi memadai, termasuk untuk memenuhi kebutuhan menjelang Nyepi, Ramadan, dan Idul Fitri.
Bulog juga menegaskan komitmennya untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan operasi pasar dan gerakan pangan murah bersama perangkat daerah anggota TPID guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok.
Sebagai penutup, Pemerintah Kota Denpasar bersama Bank Indonesia dan seluruh anggota TPID berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi serta sinergi kebijakan pengendalian inflasi. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yang berkelanjutan. **
