PADANG, GLOBALONE.ID – Kehadiran pemerintah untuk memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya. Kegiatan kegiatan yang bersifat inovasi di dalam pemerintahan harus terus digenjot untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat
“Kehadiran pemerintah untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat. Kita buat masyarakat tersenyum jika keluar setelah dilayani dengan baik di kantor – kantor pemerintahan,” ujar Calon Wakil Walikota Padang Amasrul, Kamis (19/9/2024).
Dikatakan Amasrul, tujuan didirikan pemerintahan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
“Tugas pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya bapak – ibu semua,” ujar Mantan Sekda Kota Padang itu.
Dikatakan Amasrul, sewaktu jadi Sekda Kota Padang, dia sempat menjadi tersangka selama satu tahun, karena membela tanah adat dan masyarakat. Sebab, tanah tersebut bukan milik seseorang karena di klaimnya.
“Tanah itu di klaim milik seseorang, saya perjuangkan tanah masyarakat dan adat, karena saya tau ranji – ranji tanah tersebut. Hal itu merupakan permainan politik untuk kepentingan segolongan atau orang yang mau nyari uang,” ujarnya.
Ditambahkannya, berdasarkan pengalaman dari betugas di Kota Padang yang dimulai dari bawah, maka banyak kebutuhan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah.
“Waktu saya kadis sosial, PKH yang hanya keluar untuk 6000 dan itu tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan di Kota Padang. Saya langsung menghadap ke Menteri Sosial waktunitu ibu Khofifah untuk meminta penambahan dari 6000 menjadi 27000 untuk PKH di Kota Padang dan itu diwujudkan,” ujarnya.
“Termasuk rekruitmen pendamping, kita kawal agar memang betul – betul tenaga yang mengerti dan terampil,” katanya.
Dijelaskannya, tugas pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat, saat ini kasus stunting di Kota Padang sekitar 23 persen dan kemiskinan 10 persen dan hampir miskin sebesar 4 persen. Persoalan tersebut harus langsung dituntaskan oleh pemerintahan selanjutnya.
“Berbagai persoalan di Kota Padang seperti persoalan anak sekolah atau susahnya dapat sekolah karena blankzon, atau tidak masuk zonasi antar rumah dan sekolah. Kemudian setelah masuk sekolah, membeli baju seragam yang membuat orang tua menjerit, kami kami mempunyai program untuk menyelesaikannya,” ujarnya.
Amasrul berpesan kepada masyarakat, untuk memilih kepala daerah yang dapat menuntaskan persoalan – persoalan yang ada. Kepala daerah yang ditunjuk atau dipilih adalah kepala daerah yang ideal yang tau permasalahan dan mengerti kegiatan kegiatan di daerah. Di dalam kegiatan ini pemerintah atau kepala daerah berjuang untuk masyarakat.
” Jadi untuk itu, kepala daerah harus menyelesaikan permasalahan – permasalahan itu sesuai dengan perencanaan pembangunan. Harus sejalan antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi sejalan dengan pusat. Pemerintah yang diamanahi harus berjuang untuk masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu Anggota DPRD Sumbar Nurfiwanyah menyebut, pasangan Iqbal dan Amasrul merupakan pasangan yang serasi dan pas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di Kota Padang. Sebab, Iqbal seorang tekhnorat dan politisi serta seorang tokoh nasional. Amasrul seorang birokrat senior yang paham dengan Kota Padang
“Kenapa kita harus menang, agar masyarakat kota Padang seiring dan seirama antara Pemprov Sumbar dan Kota Padang untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.***
Penulis – Wawan
