PADANG — DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di tengah tekanan fiskal dan tingginya kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa dokumen perencanaan tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Program yang disusun harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, terutama dalam pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi daerah,” ujarnya saat menghadiri Musrenbang RKPD Sumbar 2027 di Kantor Gubernur Sumbar.
Menurutnya, penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada tantangan berat akibat tekanan terhadap APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang fiskal daerah.
Di sisi lain, Sumatera Barat masih membutuhkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologis 2025. Total kerugian tercatat mencapai Rp33,5 triliun dengan kebutuhan anggaran pemulihan sekitar Rp22 triliun.
“Ini bukan angka kecil. Dibutuhkan terobosan kebijakan dan sinergi semua pihak agar proses pemulihan dan pembangunan tetap berjalan optimal,” tegasnya.
DPRD Sumbar mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut tahun 2027 sebagai momentum penting untuk mendorong perubahan pola pembangunan daerah menuju kolaborasi yang lebih kuat.
Dengan semangat “Serempak Bergerak”, Pemprov Sumbar menargetkan realisasi investasi sebesar Rp13,3 triliun guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Mahyeldi mengakui kondisi ekonomi daerah tengah diuji akibat dampak bencana hidrometeorologis. Namun demikian, sejumlah indikator makro masih menunjukkan tren positif, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 sebesar 77,27 dan tingkat kemiskinan 5,31 persen.
“Capaian ini menjadi modal penting untuk melakukan lompatan pembangunan pada 2027,” ujarnya.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menambahkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan empat pilar investasi utama, yakni infrastruktur konektivitas, sektor maritim, energi terbarukan, dan pariwisata.
Salah satu proyek strategis adalah pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru sepanjang 255 kilometer serta Fly Over Sitinjau Lauik senilai Rp2,79 triliun melalui skema KPBU.
Selain itu, proyek energi terbarukan di Ganggo Mudiak ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan kapasitas 165 MWe.
“Strategi yang kami dorong adalah investasi padat karya agar berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja,” ujar Vasko.
Dari pemerintah pusat, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengingatkan adanya potensi ancaman perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino ekstrem pada 2026 yang berisiko memicu kekeringan.
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Sumatera Barat yang masih bergantung pada sektor pertanian.***
